DINAMIKADUNIA.COM – Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, H Fathi, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS Plus.
Ia menilai langkah ini memiliki potensi besar untuk memperkuat daya tawar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam sistem ekonomi global.
Fathi menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS Plus dapat membuka jalan baru bagi perdagangan, investasi, dan kolaborasi yang lebih luas.
“Kita berpeluang memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang atau ‘Global South’ dalam isu-isu strategis, seperti pembangunan berkelanjutan, reformasi sistem multilateral yang lebih inklusif, serta solidaritas antarnegara berkembang,” kata Fathi, Minggu (27/10/2024).
Ia berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam perekonomian global, terutama dalam hal investasi langsung dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Fathi juga melihat bergabungnya Indonesia ke BRICS Plus sebagai bentuk konkret dari komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam lingkup internasional.
“Saya akan mendukung sepenuhnya setiap kebijakan strategis yang mampu mengangkat harkat ekonomi bangsa dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara resmi menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS Plus sebagai pengejawantahan politik luar negeri nasional yang berdasar nilai bebas aktif.
Hal ini disampaikan Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia. Bergabungnya RI ke BRICS bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,
Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS Plus, diharapkan dapat tercipta peluang baru untuk memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam isu-isu strategis, seperti pembangunan berkelanjutan, reformasi sistem multilateral yang lebih inklusif, serta solidaritas antarnegara berkembang. (akha)
