Oleh: Saiful Huda Ems.
DINAMIKADUNIA.COM – Mencermati tindakan penggeledahan oleh KPK pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rumahnya, pada hari Selasa (7/1/2024) saya melihatnya tak lebih dari sebuah teror politik yang sangat terang-terangan yang ditujukan untuk Hasto Kristiyanto.
Betapa tidak, KPK mendatangi rumah Hasto Kristiyanto itu dengan rombongan 8 unit mobil Innova, yang jika dikira-kirakan tiap 1 unit mobilnya berisi 6 orang berarti ada 48 orang penyidik KPK plus belasan Polisi yang menggeledah.
Dan kalau belasan Polisi itu ada 12 orang, maka ada 60 orang yang menggeledah rumah Hasto Kristiyanto. Waowww…luar biasa, hanya untuk mencari bukti soal tuduhan suap pada KPU, KPK harus mengerahkan 60 an orang untuk menggeledah rumah politisi (Hasto) yang paling vokal “menghajar” dan mengungkap skandal-skandal korupsi Jokowi. Ini penggeledahan apa penyerbuan? Ini penggeledahan apa teror politik?!.
Penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, itu memang kewenangan penyidik, namun sebagai praktisi hukum dan analis politik, saya melihat apa yang dilakukan KPK hari ini pada Hasto Kristiyanto tak lebih selayakya teror politik yang sangat terang-terangan.
Semua bukti soal suap Harun Masiku sudah ada di KPK, lalu untuk apa penyidik KPK harus menggeledah rumah Hasto yang kasusnya sudah sangat lama dan sudah inkracht di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 2020 lalu?
“Pun ini bukan soal korupsi yang merugikan keuangan negara sama sekali, jadi apa yang mau dicari oleh KPK dan Polisi yang menggeledah rumah Hasto Kristiyanto?,”
Penggeledahan ini seolah mengesankan Hasto Kristiyanto itu penjahat besar, koruptor kakap yang merugikan keuangan negara ratusan bahkan ribuan triliun, padahal pada kasus ini, sekali lagi, tidak ada sepeserpun uang negara yang diambil atau dikorup oleh Hasto Kristiyanto.
Terus terang saya sangat khawatir, drama “Main Kayu” Jokowi, eee .. KPK ini dilakukan, mengingat mereka telah memanfaatkan kepercayaan rakyat yang nyaris menembus 80 % itu pada Jokowi.
Jadi seolah-olah pakai jurus aji mumpung, semumpung rakyat masih percaya pada Jokowi, maka politisi seperti Hasto atau siapapun yang selama ini vokal menyuarakan dugaan korupsi Jokowi harus digebuk.
Atau bisa jadi karena organisasi internasional OCCRP membuat rilis Jokowi Pemimpin Terkorup Dunia, yang mengguncangkan masyarakat Indonesia dan negara-negara lainnya, maka isuenya harus sebisa mungkin ditutup atau dialihkan dengan mendentumkan kembali kasus purba Harun Masiku yang dikait-kaitkan dengan Hasto Kristiyanto ini.
Sebagai lembaga antirasuah yang dahulu sangat disegani, dihormati oleh Rakyat Indonesia, KPK harusnya tetap profesional berkerja dan tidak dikendalikan oleh anasir politik di luar institusinya.
PDIP sebentar lagi akan menyelenggarakan acara Ulang Tahunnya, juga sedang sangat serius melakulan persiapan Kongres Partai. Karena itu, jangan sampai muncul kesan di masyarakat luas, bahwa kasus Hasto ini tak lebih hanyalah usaha dari kubu Jokowi yang ingin menghancurkan PDIP dengan mengarahkan KPK untuk melakukan teror politik pada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.(Akha).
Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.
