DINAMIKADUNIA.COM – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara merupakan proyek besar yang memerlukan perencanaan matang. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur dasar sebelum pemindahan dilakukan.
Hal ini meliputi pembangunan gedung-gedung penunjang bagi lembaga eksekutif (kementerian dan lembaga), legislatif (DPR, MPR, DPD), dan yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi).
Presiden Prabowo berkomitmen penuh pada pemindahan IKN, namun menunggu kesiapan sarana dan prasarana, termasuk tempat tinggal bagi para aparatur pemerintah. Sarana tersebut yaitu gedung penunjang eksekutif yaitu kementerian lembaga, legislatif yaitu DPR, hingga yudikatif yaitu Mahkamah Agung.
“Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti, tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadlinenya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi,” kata Supratman di Jakarta, Selasa (19/11/2024)
Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan IKN akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur pendukung dianggap memadai. Prioritas pembangunan difokuskan pada gedung-gedung lembaga negara, memastikan kelancaran operasional pemerintahan di IKN.
“Kita kan lihat politik anggarannya ke depan, Presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR, MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan. Setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan,” katanya.
Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun IKN secara terencana dan berkelanjutan, menempatkan kesiapan infrastruktur sebagai kunci keberhasilan pemindahan ibu kota.
Hal ini menjanjikan sebuah IKN yang fungsional dan modern, siap mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien di masa depan. Keberhasilan proyek ini akan menjadi tonggak sejarah pembangunan Indonesia yang monumental. (akha)
