DINAMIKADUNIA.COM – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, mengingatkan satuan kerja (satker) binaan direktoratnya agar penyerapan anggaran triwulan III dan IV sesuai target minimal 99,13 persen.
Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Mey Rany Wahida Utami menyampaikan Satker untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran.
“Pentingnya mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96% bagi seluruh Satker, juga mendorong Satker untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap IKPA masing-masing guna memastikan pencapaian target,” kata Mey, Senin (23/9/2024).
Selain target IKPA, Mey juga mengingatkan Satker untuk memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan periodisasi penyusunan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga tertib administrasi dan mencegah kesalahan dalam pelaporan.
Lebih lanjut, Mey juga menyoroti pentingnya mencermati kembali dokumen pertanggungjawaban kegiatan sebagai upaya mitigasi risiko temuan berulang. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Terakhir, Mey menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
“Koordinasi yang baik akan membantu Satker dalam memahami regulasi dan prosedur terkait pelaksanaan anggaran, serta meminimalisir potensi kendala dalam proses pencairan dan pelaporan,” kata Mey.
Pada periode Semester I TA. 2024, terdapat 10 satuan kerja satker binaan Ditjen Bina Adwil yang memperoleh nilai IKPA dan realisasi anggaran terbaik. Daerah-daerah tersebut adalah:
- Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan nilai IKPA 100;
- Inspektorat Provinsi Jambi dengan nilai IKPA 100;
- Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai IKPA 98,46;
- DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai IKPA 98,43;
- BAPPEDA Provinsi Riau dengan nilai IKPA 98,23;
- Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKPA 98,00;
- Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dengan nilai IKPA 97,72;
- DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai IKPA 97,70;
- Inspektorat Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai IKPA 96,87; dan
- Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan nilai IKPA 96,83.
“Selamat kepada satker dekonsentasi yang berhasil menorehkan prestasi dengan capaian IKPA yang tinggi. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan komitmen Bapak, Ibu dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran,” katanya.
Pada kesempatan itu, Mey turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengelola keuangan Kemendagri atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut.
“Dan saya harapkan dapat meningkatkan komitmen, dan kinerja pengelolaan anggaran oleh seluruh pemangku anggaran. Prestasi ini tidak akan berhasil tanpa pelaporan dan pengadministrasian yang baik” ujarnya.
Menurut dia, penyusun laporan keuangan harus dapat mencermati pelaporan Laporan Keuangan dengan mengungkapkan segenap transaksi keuangan dan permasalahan di lapangan, serta mengupayakan perbaikan atas permasalahan tersebut.
Peningkatan kinerja dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program dan kegiatan pemerintah.
Dengan memperhatikan arahan DJPb, diharapkan Satker dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. (akha)
