DINAMIKADUNIA.COM – Perum LKBN ANTARA mendapat apresiasi dari Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, atas kemandirian keuangannya. ANTARA, sebagai BUMN, berhasil membiayai operasionalnya tanpa mengandalkan APBN.
“Saya apresiasi ANTARA, sebab kenapa saya apresiasi, ANTARA Ini nggak pakai APBN, dia pakai usahanya sendiri,” kata Saleh saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Pendapatannya kini didominasi sektor komersial (63%), melampaui pendapatan dari PSO (Public Service Obligation) yang bersumber dari APBN (34%).
Keberhasilan ini menjadi contoh bagi lembaga penyiaran publik lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada APBN, sehingga anggaran negara dapat dialokasikan untuk program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menjelaskan bahwa porsi pendapatan yang bersumber dari komersil sudah melebihi dari pendapatan PSO (public service obligation) yang berasal dari APBN. “Jadi komersil kami sudah 63 persen, sementara PSO 34 persen,” ujar dia.
Di samping itu, dia mengatakan ANTARA juga memiliki anak perusahaan yang bernama ANTARA Electronic Trading Platform (ETP) yang baru berdiri dua tahun. Anak perusahaan itu pun diproyeksikan meraup pendapatan Rp17,75 miliar di tahun 2025.
ANTARA juga memiliki proyeksi pendapatan yang positif, termasuk dari anak perusahaannya, ANTARA Electronic Trading Platform (ETP), yang diprediksi menghasilkan Rp17,75 miliar pada tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengusulkan integrasi ANTARA, TVRI, dan RRI menjadi satu lembaga untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan media swasta.
“Ketiga ini perlu digabung sehingga tidak ada redundant program. Apa yang dilakukan RRI tidak dilakukan TVRI, tapi sepanjang tak digabung maka akan ada redundansi (pengulangan) program,” kata Lamhot saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA, TVRI, RRI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menilai bahwa penggabungan tersebut perlu dibahas secara detil dalam rapat dengar pendapat selanjutnya. Menurut dia, portofolio ketiga lembaga tersebut juga perlu dikaji karena terdiri dari satu lembaga BUMN dan dua non BUMN.
Jika berbicara mengenai pemberitaan soal kebangsaan, menurut dia, lembaga penyiaran swasta juga melakukannya. Bahkan dalam kunjungan-kunjungan Presiden, sering kali media yang dicari adalah media non pemerintah.
Maka dari itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah itu harus bisa kompetitif seperti yang dimiliki negara lain. Selain itu, dia mengusulkan lembaga penyiaran itu perlu diberi porsi untuk beroperasi secara komersil.
“Porsinya harus diberi lebih besar ke arah lebih komersil, sehingga bisa lebih adaptif, diberi ruang komersil, sehingga bisa menutup operasional,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir mengaku bakal mengikuti apapun yang nantinya bakal menjadi keputusan pemerintah, khususnya terkait penggabungan tiga lembaga itu.
“Yang pasti ANTARA akan senantiasa membackup pemerintahan ini dan mendukung penuh kinerja pemerintah ini agar informasi yang disampaikan ANTARA bisa betul-betul mencerahkan, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” kata Munir.
Usulan ini menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut bagi media publik di Indonesia, dengan menggabungkan kekuatan dan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan jangkauan yang lebih luas.
Keberhasilan ANTARA menjadi inspirasi dan bukti bahwa kemandirian finansial media publik adalah hal yang mungkin dan penting untuk keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. (akha)
