DINAMIKADUNIA.COM – Pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, oleh Polri terkait kasus judi online, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang transparan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai pemeriksaan tersebut wajar mengingat jabatan Budi Arie saat kasus tersebut terjadi. Hal ini menekankan pentingnya akuntabilitas pejabat publik, terlepas dari posisi mereka saat ini.
“Posisi beliau bekas menteri waktu itu adalah menteri, tempus delicti-nya juga di zaman beliau menteri, tentu wajar kalau dimintai keterangan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Menurut Habiburokhman Budi Arie akan bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik, agar kasus tersebut bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang.
“Kalau feeling saya sih, saya tahu pak Budi orang baik, pak Budi itu orang profesional insyaallah kita berharap enggak ada sedikitpun keterlibatan beliau,” kata Habiburokhman.
Diketahui pada Kamis (19/12/2024), Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia diperiksa terkait penyidikan kasus judi online di lingkup Kementerian Komuniasi dan Digital (dahulu Kemenkominfo) yang tengah disidik Polri.
Sekitar pukul 17.20 WIB. Budi Arie terpantau keluar seorang diri dari gedung Bareskrim Polri Dia mengaku diperiksa penyidik selama kurang lebih dua jam.
“Penyidiknya ramah dan kooperatif. Kami banyak juga berdiskusi soal upaya pemberantasan judi online,” kata Budi Arie usai menjalani pemeriksaan, Kamis (19/12/2024).
Budi Arie mengaku sebagai warga negara yang taat hukum wajib membantu pihak kepolisian dalam hal memberikan keterangan yang diperlukan untuk penuntasan kasus judi online.
“Persoalan pemberantasan judi online adalah persoalan kita bersama. Perlu konsistensi dan kebersamaan dalam upaya perlindungan masyarakat dari ancaman judi online,” ungkap Budi.
Sikap Budi Arie, yang menyatakan kesediaannya membantu penyelidikan, menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan upaya untuk mengungkap kasus ini secara tuntas.
Proses ini menjadi contoh penting bagi penegakan hukum yang adil dan transparan, menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakannya.
Diharapkan kasus ini dapat diungkap sepenuhnya dan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan publik dan peran media dalam menjaga transparansi pemerintahan. (Akha)
